BANGSA BERDAULAT

REVIEW BUKU

Judul Buku : Inikah Kita – Mozaik Manusia Indonesia
Penulis : Radhar RADAR PANCA DAHANA
Halaman : xxviii, 300
Penerbit : Resist Book
Tahun  : 2007

Oleh Daman Huri

Tulisan bergaya esaik, dengan nada satiris menjadi andalan sekaligus ciri khas Radhar RADAR PANCA DAHANA termasuk buku yang merupakan kumpulan esai berjudul “Inikah Kita – Mozaik Manusia Indonesia” ini. Beragam pengertian dan gagasan yang terpecah, dirangkum dan diilustrasikan dalam kanvas bernama Indonesia, hingga jadi mozaik warna-warni, yang entah sudah sesuai dengan kaidah seni rupa atau tidak, itu tidak penting. Yang terpenting ungkapan kegelisahan dan kebuntuan pikir bisa terapresiasikan secara lebih santun dan konstruktif

Indonesia, layaknya bangsa-bangsa Asia lainnya, dalam mitologinya selalu mengunggulkan bangsa Arya, yang bukan nenek moyang kita. Mulai epos Ramayana yang mampu menundukkan Rahwana (Sri Alengka), David dan Goliath, sampai cerita Ajisaka yang mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, yang merupakan gambaran kekalahan-kekalahan penguasa lokal dan kemenangan bangsa kulit terang (Arya). Cerita-cerita kekalahan ini tentunya mengendap dalam alam bawah sadar kita, meskipun kita tahu bahwa sejarah, mitologi, dan dongeng tersebut adalah milik kelompok pemenang dan dominator. Pecundang selalu diilustrasikan sebagai barbar, buruk rupa, bengis, serta bersifat demonis. Pemenang adalah seorang yang tampan, cakap, bijak, dan harus sakti mandraguna.

Kumpulan tulisan ini mencoba merangkum gejala-gejala apatisme dan pesimisme – sebagai bangsa pecundang – yang telah menjadi trendsetter bangsa Indonesia. Mewujud dalam bentuk-bentuk karya-karya seni mutakhir, baik seni peran maupun seni rupa. Kritik cerdas atas identitas bangsa, nasionalisme buta, budaya rakus (korupsi) dan  konsumerisme diungkapkan dalam bagian pertama buku (”Pedalaman Kita: Sebagai Manusia” ).

Hidup Cukup

Bang Uki telah lebih dari 20 tahun berdagang nasi uduk di pinggir Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Uduk yang sungguh enak. Tiap pagi puluhan orang antre untuk makan di tempat atau dibawa pulang. Paling lama dua jam saja seluruh dagangan Bang Uki–ada empal, telur, semur daging, tempe goreng—ludes habis. Begitu setiap hari, 20 tahun lebih.

Pertengahan 1980-an, ekonomi Orde Baru tengah menanjak ke puncak ketinggiannya. Bang Uki, dengan ritme stabil batang pohon cabai yang terus berproduksi, belanja pukul satu dini hari, masak mulai pukul dua, berangkat pukul empat, dan seusai subuh telah menggelar barang dagangnya. Tepat jam tujuh pagi, semua tuntas. Pukul sepuluh, ia sudah nongkrong di teras rumah, lengkap dengan kretek, gelas kopi, dan perkutut. ”Tinggal nunggu lohor,” tukasnya pendek.

Berulang kali pertanyaan bahkan desakan untuk membuka kios terbukanya hingga lebih siang sedikit ditolak Bang Uki. ”Buat apa?” tukasnya. ”Gua udah cukup. Anak udah lulus es te em. Berdua bini gua udah naik haji. Apalagi?” Pernah sekali penulis jumpai ia sedang memasak di rumahnya. Langit di luar masih gelap. Kedua mata Bang Uki terpejam. Tangan- nya lincah mengiris bawang merah. Saya menegur. Tak ada reaksi. ”Abah masih tidur,” istrinya balas menegur.

Kini, 15 tahun kemudian, Bang Uki sudah pensiun. Wajahnya penuh senyum. Hidupnya penuh, tak ada kehilangan. Kami yang kehilangan, masakan sedap khas Betawi. Kami sedikit tak rela. Bang Uki terlihat begitu ikhlasnya. Wajahnya terang saat ia dimandikan untuk kali terakhirnya. Dua jam berdagang, enam jam bekerja, telah mencukupkan hidupnya.

Dan Bang Uki tidak sendiri. Nyi Omah juga tukang uduk di Pasar Jumat, Pak Haji Edeng tukang soto Pondok Pinang, pun begitu. Tukang pecel di Solo, gudeg di Yogya, nasi jamblang di Cirebon, atau bubur kacang hijau di Bandung, juga demikian. Mereka yang bekerja dan berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jika telah cukup, untuk apa bekerja lebih. Untuk apa hasil, harta atau uang berlebih? ”Banyak mudaratnya,” kilah Pak Haji Edeng.

Mungkin. Apa yang kini jelas adalah perilaku bisnis dan ekonomi tradisional negeri ini ternyata mengajarkan satu moralitas: hidup wajib dicukupi, tetapi haram dilebih-lebihkan. Berkah Tuhan dan kekayaan alam bukan untuk kita keruk seorang. Manusia adalah makhluk sosial. Siapa pun mesti menenggang siapa pun.

Bravo KPK!

Ditulis oleh : Tjipta Lesmana, Kolumnis

Penangkapan Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan pekan lalu sungguh menimbulkan kehebohan. Maklum, selama ini masyarakat memperoleh kesan kuat bahwa wakil-wakil rakyat kita adalah manusia untouchable, alias kebal hukum. Berbagai kasus suap yang diduga melibatkan wakil-wakil rakyat pun ‘mental’ begitu saja. Kehadiran Badan Kehormatan (BK) tidak lebih sebagai ‘aksesori DPR’ semata. Kendala struktural dan spirit korps membuat BK seperti institusi sandiwara. Mana misalnya hasil investigasi BK terhadap rekan-rekannya yang ditengarai terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia?

Itulah sebabnya, banyak pihak yang mengacungkan jempol kepada KPK ketika lembaga pimpinan Antasari Azhar itu pekan lalu menyergap dan menangkap Al Amin Nur Nasution. Signifikansi peristiwa itu sama besarnya dengan penangkapan jaksa Urip dan Ny Artalyta terkait dengan putusan Kejaksaan Agung yang membebaskan dua taipan dalam skandal BLBI. Dengan demikian, daftar profesi yang ditangkap KPK sejauh ini hampir lengkap: dari para petinggi Komisi Pemilihan Umum, mantan hakim tinggi, penggebrakan terhadap ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, penahanan seorang anggota Komisi Yudisial, mantan Kapolri sampai jaksa senior.

Al-Amin diduga terlibat dalam ‘transaksi’ dengan Sekretaris Kabupaten Bintan. Peristiwa itu terjadi hanya sehari setelah Komisi IV DPR memutuskan menyetujui alih fungsi hutan lindung di daerah Bintang menjadi kawasan pusat pemerintahan baru dan bisnis. Yang satu memberikan dokumen; satunya lagi memberikan duit. Itulah korban pertama dari PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. PP ini memang panjang dan ribet. Tapi intinya, hutan lindung boleh dikonversikan menjadi hutan kawasan industri asal pengusaha mengantongi izin dari pemerintah cq Departemen Kehutanan.

Galtung: Tiga Corak Fundamentalisme

Siapa yang tidak kenal Profesor Johan Galtung; sosiolog, pemikir, dan aktivis perdamaian kelahiran 24 Oktober 1930 di Oslo, Norwegia. Karya-karyanya telah jadi rujukan dunia pada saat orang berbicara tentang perdamian, konflik, perang, dan cara-cara mengatasinya. Kritiknya terhadap penghasut perang terasa pedas sekali, tidak peduli siapa pun yang melakukan. Pada usia 12 tahun, Galtung pernah ditahan Nazi. Maka, mulailah ia mengerti betapa jahat dan kejamnya peperangan.

Galtung adalah pengagum Mahatma Gandhi, tokoh anti-kekerasan India yang legendaris. Pada 1970-an, Galtung pernah meramalkan keruntuhan Uni Soviet, yang kemudian menjadi kenyataan. Imperium Amerika sekarang ini juga diperkirakannya tidak akan bertahan lama, karena politik luar negerinya yang ekspansif dan cuek terhadap hukum internasional, sedangkan di dalam negeri, demokrasi dan hak-hak asasi manusia seperti dihormati.

Pada 14 September 2002 di Koln, di depan 25.000 pendukung gerakan perdamaian Jerman, setahun pasca-tragedi 11 September 2001, Galtung berseru: “Moderates all over the world, unite! (Kaum moderat sedunia, bersatulah!)”. Di forum inilah Galtung berbicara tentang tiga corak fundamentalisme yang telah menjadikan penduduk bumi sebagai tawanannya.

Peradaban Got

Dua sebab utama terjadinya banjir, jika mau jujur, asal sebabnya ada pada orang kaya. Ini bukan sekadar sentimen. Baik sebab “pemanasan global” yang diakibatkan oleh “efek kaca” maupun kesalahan dalam tata ruang yang diakibatkan oleh pembangunan properti, sama kita mafhumi, berawal dari nafsu bisnis dan prosperity mereka yang ada di kalangan the haves, mereka high class.

Pada tingkatan negara, kita pun tahu, negara superkaya macam Amerika Serikat juga yang tak hendak meratifikasi Protokol Tokyo berkaitan dengan pemanasan global ini. Dunia memang sudah menciptakan logika dan penalaran sederhana, yang sebagian banyak kita menerimanya taken for granted: mereka yang kaya menikmati, mereka yang tak punya kian tersakiti.

Persoalan lingkungan memang tak sebatas soal ekonomi dan politik, melainkan juga budaya. Penyelesaian komprehensif mestinya muncul dari sudut pandang terakhir itu. Dari Otto Soemarwoto hingga Al Gore, mantan calon Wakil Presiden Amerika Serikat itu, mewakili cukup banyak suara dunia yang menyampaikan cara pandang tersebut.

Tapi soal banjir, pada sebab kedua, tak banyak yang mempermasalahkan satu hal penting, hal kultural, seperti yang dibahas di tulisan ini. Yakni: soal got. Pada tata ruang biasanya orang banyak mempersoalkan apa yang ada di atas permukaan (tanah): bagaimana gedung niaga dan rumah tinggal diatur, daerah hijau diatur, situ, kali, taman, dan hutan dijaga fungsinya, dan sebagainya.

Kota Mati

Salah urus, ketidakdisiplinan, disorganisasi sosial, budaya jorok, standar rendah, irasionalitas, tamak, dan korupsi pada akhirnya bermuara pada pemberontakan alam: banjir! Dan Jakarta begitu cepat berubah dari “the Queen of the East” dalam imaji Belanda menjadi the dreadful city (kota kengerian) dalam lukisan Rudyard Kipling.

Jakarta (dan juga kota-kota lain di Indonesia) berkembang secara antiteori, mengkhianati watak ideal sebuah kota yang digambarkan Max Webber sebagai tempat yang direncanakan bagi kelompok “berbudaya” dan “rasional”. Di sini, kota “ortogenetik” yang mengekspresikan tatanan moral dan keindahan yang luhur seperti Islam Cordova, Buddha Kyoto, Katolik Roma, dan Hindu Banaras tak punya tempat. Sebagai gantinya, muncul kota “heterogenik” yang dilukiskan Lewis Mumford sebagai kota yang penuh ambiguitas, kekerasan, disintegrasi, anarki, dan tragedi.

Akar persoalannya dilukiskan Clifford Geertz dalam The Social History of an Indonesian Town (1965). Kesemrawutan, kepadatan, dan disorientasi budaya kebanyakan kota di Indonesia berakar dari kesenjangan sektor komersial padat modal di tangan orang-orang asing dengan sektor subsisten padat-karya di tangan penduduk lokal. Akibatnya, terjadi segregasi secara radikal antara sektor ekonomi, sosial, dan budaya modern dengan tradisional. Implikasinya, gejala urbanisasi (baca: peng-kota-an) di Indonesia bukanlah suatu proses konversi dari desa menuju kota melalui perubahan secara gradual dari adat dan insitusi yang ada, melainkan suatu integrasi watak pedesaan ke dalam pola sosial dan organisasi budaya yang sepenuhnya baru.

Sifat kosmopolitanisme yang muncul di sini bukanlah hasil pencanggihan tradisi-tradisi parokial dari elemen-elemen utama dalam masyarakat setempat, melainkan merupakan intrusi kelompok-kelompok asing yang telah berwatak kosmopolitan ke dalam kepompong lokal. Dengan kata lain, gejala urbanisasi itu datang sebagai tekanan dari luar, bukan berkembang secara organik dari dalam.