PEMUDA; SOKOGURU PERUBAHAN

Oleh: Joemardi Poetra*

Soekarno pernah berkata:  “Berikan aku sepuluh pemuda, akan kuubah dunia”.
Sang visioner ini paham betul akan kekuatan yang mendarah daging dalam diri para pemuda. Pemuda adalah sokoguru perubahan. Hal yang sama juga diungkapkan Simon Frith, pemuda adalah salah satu strata kelas yang memiliki suatu identitas budaya tertentu dan merupakan satu model manusia unik dalam komunitas apapun sehingga ia terdeferensiasi (berbeda) dengan  entitas lainnya, seperti anak kecil, dewasa hingga orangtua. Namun pemuda seperti apa yang kita harapkan di tengah kondisi bangsa Indonesia yang saat ini masih tidur lelap di atas akar rumput persoalan, seperti para pejabat yang suka mencuri harta rakyat, jaksa yang senang bermain mata dengan makelar suap, biaya pendidikan yang berpihak pada mereka yang berkantong tebal, ekonomi yang tidak pro rakyat, DPR yang tak lagi menjadi tempat rakyat mengadu nasib, reformasi yang tidak lagi menjadi bahasa bersama bagi perubahan yang diimpikan, dan yang jelas, mulut rakyat sudah tak bisa berbicara, karena  sudah tak kuat bersuara. Mulut rakyat sudah berbusa, dan lidah pun sudah terkikis oleh asamnya keringat yang menjadi santapan makanan keseharian.

Pemimpin Kelas Salon

Keseimbangan alam dijaga oleh kekuatan serba dua, yang berpasang-pasangan, saling melengkapi, tetapi sering juga berlawanan: rendah-tinggi, hina- mulia, kotor-bersih, bengkok-lurus, pamrih-tulus, palsu-sejati.
Semua ukuran normatif itu memberi arah, ”kiblat” hidup. Tatanan pribadi maupun kolektif, di berbagai bidang lebih kurang juga ”berkiblat” ke situ.
Mengubah wajah
Di bidang politik, urusannya agak berbeda. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi membuat perbedaan itu menjadi lebih mencolok. Orang bisa bicara lebih meyakinkan tentang politik pencitraan: sebuah politik salon kecantikan yang mengurus make up, bedak dan gincu, untuk merebut posisi kepemimpinan.
Di sini kita terjebak ke dalam anggapan dan kesadaran palsu bahwa ”ilmu kulit” (polesan bedak dan gincu) itu ”penting”. Namun, jangan salah, para tokoh itu sengaja memalsukan kesadaran umum dan membiarkan kepalsuan berkembang demi keuntungan politik mereka.

Bergelimang dalam Budaya Kumuh

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, susunan J.S. Badudu-Sutan Mohammad Zain (Jakarta: Pustaka Sinara Harapan, 1994), perkataan ”kumuh” mengandung tiga makna: 1. kotor; 2. kotor dan tidak teratur, tampak mesum; 3. keji. Untuk makna pertama, contoh kalimat yang diberikan adalah: ”mukanya kumuh benar, cucilah dulu”; kedua, ”perkampungan yang kumuh”; ketiga, ”kelakuan keji yang dipertunjukkannya sungguh memuakkan”. Rasanya ketiga makna yang mirip itu telah lama membebani kultur Indonesia modern, apakah itu dalam politik, ekonomi, sosial, dan moral.

Ke mana pun kita bergerak, budaya kumuh itu sangat dirasakan dan terus dipergunjingkan orang dari desa sampai kota. Di kedai-kedai kecil di perkampungan, di atas pesawat, di hotel-hotel mewah, dalam simposium dan seminar, bahkan di dangau-dangau sawah, kekumuhan itu tetap menjadi topik pembicaraan. Memang baru pada tingkat ”pembicaraan”, perbaikannya pasti memerlukan waktu lama, sampai bangsa ini benar-benar menjadi bangsa siuman.

Hidup Cukup

Bang Uki telah lebih dari 20 tahun berdagang nasi uduk di pinggir Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Uduk yang sungguh enak. Tiap pagi puluhan orang antre untuk makan di tempat atau dibawa pulang. Paling lama dua jam saja seluruh dagangan Bang Uki–ada empal, telur, semur daging, tempe goreng—ludes habis. Begitu setiap hari, 20 tahun lebih.

Pertengahan 1980-an, ekonomi Orde Baru tengah menanjak ke puncak ketinggiannya. Bang Uki, dengan ritme stabil batang pohon cabai yang terus berproduksi, belanja pukul satu dini hari, masak mulai pukul dua, berangkat pukul empat, dan seusai subuh telah menggelar barang dagangnya. Tepat jam tujuh pagi, semua tuntas. Pukul sepuluh, ia sudah nongkrong di teras rumah, lengkap dengan kretek, gelas kopi, dan perkutut. ”Tinggal nunggu lohor,” tukasnya pendek.

Berulang kali pertanyaan bahkan desakan untuk membuka kios terbukanya hingga lebih siang sedikit ditolak Bang Uki. ”Buat apa?” tukasnya. ”Gua udah cukup. Anak udah lulus es te em. Berdua bini gua udah naik haji. Apalagi?” Pernah sekali penulis jumpai ia sedang memasak di rumahnya. Langit di luar masih gelap. Kedua mata Bang Uki terpejam. Tangan- nya lincah mengiris bawang merah. Saya menegur. Tak ada reaksi. ”Abah masih tidur,” istrinya balas menegur.

Kini, 15 tahun kemudian, Bang Uki sudah pensiun. Wajahnya penuh senyum. Hidupnya penuh, tak ada kehilangan. Kami yang kehilangan, masakan sedap khas Betawi. Kami sedikit tak rela. Bang Uki terlihat begitu ikhlasnya. Wajahnya terang saat ia dimandikan untuk kali terakhirnya. Dua jam berdagang, enam jam bekerja, telah mencukupkan hidupnya.

Dan Bang Uki tidak sendiri. Nyi Omah juga tukang uduk di Pasar Jumat, Pak Haji Edeng tukang soto Pondok Pinang, pun begitu. Tukang pecel di Solo, gudeg di Yogya, nasi jamblang di Cirebon, atau bubur kacang hijau di Bandung, juga demikian. Mereka yang bekerja dan berdagang untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jika telah cukup, untuk apa bekerja lebih. Untuk apa hasil, harta atau uang berlebih? ”Banyak mudaratnya,” kilah Pak Haji Edeng.

Mungkin. Apa yang kini jelas adalah perilaku bisnis dan ekonomi tradisional negeri ini ternyata mengajarkan satu moralitas: hidup wajib dicukupi, tetapi haram dilebih-lebihkan. Berkah Tuhan dan kekayaan alam bukan untuk kita keruk seorang. Manusia adalah makhluk sosial. Siapa pun mesti menenggang siapa pun.

Bravo KPK!

Ditulis oleh : Tjipta Lesmana, Kolumnis

Penangkapan Al Amin Nur Nasution, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Persatuan Pembangunan pekan lalu sungguh menimbulkan kehebohan. Maklum, selama ini masyarakat memperoleh kesan kuat bahwa wakil-wakil rakyat kita adalah manusia untouchable, alias kebal hukum. Berbagai kasus suap yang diduga melibatkan wakil-wakil rakyat pun ‘mental’ begitu saja. Kehadiran Badan Kehormatan (BK) tidak lebih sebagai ‘aksesori DPR’ semata. Kendala struktural dan spirit korps membuat BK seperti institusi sandiwara. Mana misalnya hasil investigasi BK terhadap rekan-rekannya yang ditengarai terlibat dalam kasus aliran dana Bank Indonesia?

Itulah sebabnya, banyak pihak yang mengacungkan jempol kepada KPK ketika lembaga pimpinan Antasari Azhar itu pekan lalu menyergap dan menangkap Al Amin Nur Nasution. Signifikansi peristiwa itu sama besarnya dengan penangkapan jaksa Urip dan Ny Artalyta terkait dengan putusan Kejaksaan Agung yang membebaskan dua taipan dalam skandal BLBI. Dengan demikian, daftar profesi yang ditangkap KPK sejauh ini hampir lengkap: dari para petinggi Komisi Pemilihan Umum, mantan hakim tinggi, penggebrakan terhadap ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, penahanan seorang anggota Komisi Yudisial, mantan Kapolri sampai jaksa senior.

Al-Amin diduga terlibat dalam ‘transaksi’ dengan Sekretaris Kabupaten Bintan. Peristiwa itu terjadi hanya sehari setelah Komisi IV DPR memutuskan menyetujui alih fungsi hutan lindung di daerah Bintang menjadi kawasan pusat pemerintahan baru dan bisnis. Yang satu memberikan dokumen; satunya lagi memberikan duit. Itulah korban pertama dari PP No 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. PP ini memang panjang dan ribet. Tapi intinya, hutan lindung boleh dikonversikan menjadi hutan kawasan industri asal pengusaha mengantongi izin dari pemerintah cq Departemen Kehutanan.

Galtung: Tiga Corak Fundamentalisme

Siapa yang tidak kenal Profesor Johan Galtung; sosiolog, pemikir, dan aktivis perdamaian kelahiran 24 Oktober 1930 di Oslo, Norwegia. Karya-karyanya telah jadi rujukan dunia pada saat orang berbicara tentang perdamian, konflik, perang, dan cara-cara mengatasinya. Kritiknya terhadap penghasut perang terasa pedas sekali, tidak peduli siapa pun yang melakukan. Pada usia 12 tahun, Galtung pernah ditahan Nazi. Maka, mulailah ia mengerti betapa jahat dan kejamnya peperangan.

Galtung adalah pengagum Mahatma Gandhi, tokoh anti-kekerasan India yang legendaris. Pada 1970-an, Galtung pernah meramalkan keruntuhan Uni Soviet, yang kemudian menjadi kenyataan. Imperium Amerika sekarang ini juga diperkirakannya tidak akan bertahan lama, karena politik luar negerinya yang ekspansif dan cuek terhadap hukum internasional, sedangkan di dalam negeri, demokrasi dan hak-hak asasi manusia seperti dihormati.

Pada 14 September 2002 di Koln, di depan 25.000 pendukung gerakan perdamaian Jerman, setahun pasca-tragedi 11 September 2001, Galtung berseru: “Moderates all over the world, unite! (Kaum moderat sedunia, bersatulah!)”. Di forum inilah Galtung berbicara tentang tiga corak fundamentalisme yang telah menjadikan penduduk bumi sebagai tawanannya.